ARKIPEL

Sembari nyanyian Karo Nangkih Deleng Sibayak membuka film Turang (1957) karya Bachtiar Siagian, tampak sebuah truk militer dilalap api, lalu beralih ke pemandangan megah Gunung Sinabung saat lagu usai. Kini, Gunung Sibayak dan Gunung Sinabung—latar film Turang—adalah gunung berapi aktif yang tengah dorman. Masyarakat di kaki gunung hidup dalam kesepakatan tak terucap: suatu saat gunung itu akan bangun dan melepaskan gejolak di dalamnya. Mereka sadar peringatan bahaya akan datang, meski tak tahu kapan tidur sang gunung usai. Kita yang terbiasa memandang fenomena alam secara antroposentris kerap menganggap vulkanisme semata sebagai bencana mematikan. Padahal, aktivitas vulkanik dan fenomena alam lain tidak selalu berpusat pada kebutuhan manusia—ia adalah kekuatan absolut, netral, yang bekerja di atas dunia.

Membayangkan dua shot pembuka Turang, tampak jukstaposisi dua kekuatan sama-sama tak kenal ampun, namun berbeda esensi: satu bersumber dari kekerasan sistemik kolonial, satu lagi dari fenomena alam yang tak mengenal kawan atau lawan. Kekuatan pertama mencengkeram melampaui fisik, menyusup hingga ke akar pemikiran. Tidak seperti letusan vulkanik yang menghantam tanpa pandang bulu, kekuatan kolonial selalu berpihak: melayani perpanjangan tangan kekuasaan. Truk militer yang terbakar bukan akibat alam, tetapi pertempuran antar manusia. Film Turang menjadi bukti konflik itu dari sisi yang coba dihapus sejarah Indonesia—hingga film ini dimusnahkan di negeri sendiri akibat perang proksi yang gaungnya mendunia.

Tahun Turang lahir, Uni Soviet meluncurkan satelit pertamanya yang oleh Barat dijuluki Sputnik—kata yang berarti “kawan,” mirip turang dalam bahasa Karo. Peluncuran ini memulai perlombaan antariksa antara Amerika Serikat dan Uni Soviet di tengah Perang Dingin. Pertarungan blok kapitalisme versus komunisme merambah segala bidang, bahkan berdarah-darah, demi memengaruhi negara dunia ketiga. Indonesia, sebagai negara pascakolonial, menolak tunduk pada kutub adidaya.

Semangat itu ditegaskan dalam Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955 di Bandung, yang mengajak negara bekas jajahan bersolidaritas. Bachtiar Siagian turut mendukung semangat tersebut, tercermin dalam karyanya dan dalam keterlibatannya di Festival Film Asia-Afrika (FFAA)—program lanjutan KAA untuk menggaungkan solidaritas lewat film sekaligus melawan dominasi industri film Amerika di Indonesia. Berkat kemenangan di FFAA 1958, salinan Turang selamat di arsip Gosfilmfond Rusia, menyimpan pembacaan penting tentang solidaritas dan anti-kolonialisme dalam sinema kiri Indonesia.

Narasi arus utama Indonesia hari ini lahir dengan mengorbankan film-film karya sutradara kiri. Perintah pemusnahan film kiri memutus akses pembacaan estetikanya. Pertanyaan pun muncul: estetika macam apa yang dianggap berbahaya bagi Orde Baru? Jika film Soviet menanamkan ideologi melalui konstruktivisme visual, adakah jejak serupa pada film kiri Indonesia? Sebelumnya, kita hanya bisa menduga film kiri dimusnahkan semata karena ideologi pembuatnya. Kembalinya Turang menegaskan dugaan itu: secara visual, film ini tidak sepenuhnya mengadopsi realisme sosialis ala Soviet. Artinya, paranoia Orde Baru terhadap komunisme tidak bertumpu pada estetika, tetapi pada ketakutan politik semata.

Ideologi Bachtiar Siagian—bahwa film harus berpihak pada rakyat kecil dan pejuang bangsa—terwujud dalam moda produksinya yang melibatkan warga lokal sebagai aktor. Penayangan ulang Turang mengungkap imajinasi politik dan sinematik Bachtiar yang menolak kutub adidaya, berpihak pada solidaritas dan perlawanan kolonialisme. Keberpihakan ini tersimbolkan oleh bambu: dari potongan bambu membentuk kata turang, bambu menopang rumah adat Seberaya, hingga bambu sebagai tiang pengibar Merah Putih di akhir film. Bambu dalam Turang memuat makna literal sekaligus figuratif—bambu runcing sebagai senjata melawan penjajah, dan rumpun bambu sebagai simbol kolektivisme rakyat dalam perlawanan yang bisa juga terjadi di ranah domestik.

Turang penting karena semangat solidaritas dan anti-kolonialnya padam saat Indonesia memasuki Orde Baru. Layaknya gunung api dorman, Turang “bangun” kembali tahun 2023—saat generasi kini merangkai fragmen solidaritas yang dulu membawanya berkelana. Sisa-sisa semangat lintas batas itu pula yang membawanya pulang. Penayangan Turang secara luas memberi imajinasi baru: kekuasaan absolut dapat menghapus sejarah tak sesuai ideologi rezim. Turang menjadi pengingat bahaya yang membabi buta—bahaya yang menghapus film itu sendiri dan sejawat ideologis Bachtiar. Kini Turang hadir sebagai sejarah tandingan, yang absen dalam kurikulum pendidikan formal.

Seperti Turang yang lama terarsip dan gunung-gunung api Indonesia yang tertidur, massa rakyat pun seolah dorman. Kekuatan rakyat yang besar, berpengaruh, dan berkemampuan kritis sengaja ditumpulkan agar patuh pada status quo. Meskipun begitu, massa itu tetap hidup, tumbuh, dan bergerak—menunggu letupan keadilan yang berujung katarsis: revolusi. Penayangan kembali Turang adalah salah satu letupan kecil itu. Meski kecil dan memakan waktu panjang, letupan ini bertahan, menunggu hingga semangat Bandung terwarisi lagi, turut membebaskan dunia dari penjajahan dan perpanjangan tangannya.

As the Karo song Nangkih Deleng Sibayak opens Bachtiar Siagian’s Turang (1957), the screen first shows a military truck engulfed in flames, then cuts to the majestic view of Mount Sinabung as the song ends. Today, both Mount Sibayak and Mount Sinabung—the film’s backdrop—are active volcanoes lying dormant. The communities at their feet live under an unspoken pact: one day, these mountains will awaken and unleash the turmoil within. They know the warnings will come, though none can say when the slumber will end. We, accustomed to seeing natural phenomena through an anthropocentric lens, tend to regard volcanism solely as a deadly catastrophe. Yet volcanic activity—and nature’s other forces—does not revolve around human need; it is an absolute, neutral power moving over the earth.

Visualizing Turang’s opening shots, one sees a juxtaposition of two equally merciless forces, yet of different essence: one born of systemic colonial violence, the other of a natural phenomenon that spares no friend or foe. The first force grips beyond the physical, seeping into the roots of thought. Unlike volcanic eruptions that strike indiscriminately, colonial power always takes sides: serving as an extension of dominion. The burning truck is no act of nature, but of human conflict. Turang bears witness to this struggle from the perspective Indonesian history sought to erase—until the film was destroyed at home during a globally resonant proxy war.

In the year Turang was made, the Soviet Union launched its first satellite, dubbed Sputnik by the West—a word meaning “companion,” not unlike turang in Karo. This launch ignited the US–Soviet space race amid the Cold War. The clash between capitalism and communism seeped into every realm, even drawing blood, in efforts to sway the Third World. Indonesia, as a postcolonial state, refused to bow to either superpower.

This spirit was enshrined at the 1955 Bandung Conference (Asian–African Conference), which called on formerly colonized nations to unite in solidarity. Bachtiar Siagian championed that same spirit, reflected in his films and his work with the Asian–African Film Festival (AAFF)—a follow-up to Bandung that sought to amplify solidarity through cinema while countering American dominance of Indonesia’s film industry. Thanks to Turang’s victory at the 1958 AAFF, a print of the film survived in Russia’s Gosfilmofond archives, preserving a vital reading of solidarity and anti-colonialism in Indonesian leftist cinema.

Indonesia’s official narrative today was built by sacrificing films made by leftist directors. Orders to destroy leftist films severed access to their aesthetic legacy. This raises questions: what kind of aesthetic did the New Order find dangerous? If Soviet films embedded ideology through visual constructivism, did Indonesian leftist cinema leave similar traces? We once assumed leftist films were eliminated solely for their makers’ ideology. Turang’s return highlights that assumption: visually, it does not fully adopt Soviet-style socialist realism. The New Order’s paranoia about communism was not aesthetic—it was purely political fear.

Bachtiar Siagian’s conviction—that cinema must stand with common people and national fighters—manifested in his production methods, which enlisted locals as actors. Turang’s re-screening reveals his political and cinematic imagination: rejecting superpower dominance while siding with solidarity and anti-colonial struggle. This alignment is symbolized through bamboo: from bamboo segments forming the word turang, to bamboo supporting Seberaya’s traditional houses, to bamboo serving as the flagpole for the Red-and-White at the film’s end. In Turang, bamboo carries both literal and figurative weight—bamboo spears as weapons against colonizers, and bamboo groves as symbols of collective resistance, even within domestic spheres.

Turang is vital because its spirit of solidarity and anti-colonialism faded as Indonesia entered the New Order. Like a dormant volcano, Turang “awoke” again in 2023—when a new generation pieced together fragments of the solidarity that once carried it abroad. Those remnants of cross-border fervor brought the film home. Turang’s wide re-screening sparks a new imagination: absolute power can erase histories that defy regime ideology. Turang stands as a reminder of blind, sweeping danger—the kind that destroyed the film itself and the ideological peers of its maker. Today it lives as a counter-history, absent from formal curricula.

Just as Turang lay long archived and Indonesia’s volcanoes lie in slumber, so too the people’s mass power seems dormant. That vast, critical force has been deliberately dulled to ensure obedience to the status quo. Yet it still breathes, grows, and stirs—awaiting a tremor of justice that will culminate in catharsis: revolution. Turang’s revival is one such small tremor. Though slight and slow-burning, it endures, awaiting the rebirth of Bandung’s spirit to help free the world from colonialism and its lingering forms.