Ketika sebuah resistensi terjadi, tindakan itu sebenarnya tidak lahir begitu saja, melainkan ada banyak alasan yang konstruktif dan terstruktur. Hal ini diterjemahkan sebagai suatu permasalahan penekanan dan kegelisahan kolektif kemudian ditranslasikan dengan berbagai medium -narasi, tulisan, mural, pergerakan, diskusi publik. Di posisi inilah resistensi tidak lagi sekadar reaksi spontanitas melainkan menjelma sebagai sebuah gerakan politis yang terorganisir dan secara sadar menentang sekaligus mengendalikan narasi dan ingatan yang selama ini otoritatif, menekan, dan mengikat.

Di hari pertama, 3 September 2026, Forum Lenteng menggelar  ARKIPEL The Damned of the Earth – 13^th Jakarta International Documentary and Experimental Film Festival, dalam salah satu program ialah  Forum Festival, menghadirkan sesi diskusi Panel 1 bertajuk “Artikulasi Perlawanan” membicarakan proses menyatakan, mengorganisasi, dan mengekspresikan tindakan menentang atau menggugat kekuasan, ketidakadilan atau dominasi tertentu dalam hal ini lebih banyak merujuk ke negara. 

Geger Riyanto – antropolog sosial, Perdana “Pepe” Roswaldy – sosiolog lingkungan, dan Beny Kristia -pembuat filem, menyatakan bahwa Artikulasi Perlawanan bisa dilihat dari kemunculan berbagai bentuk resistensi yang terjadi di masyarakat hingga hari ini.

Geger Riyanto dalam pemaparannya yang bertajuk “Menamai Kekerasan Senyap dan Pertanyaan-Pertanyaan Terkait Resistensi “, menyampaikan bahwa kondisi pengekangan dan kekerasan saat ini dari berbagai aspek memberi dampak memprihatinkan bagi kehidupan sosial. Situasi menekan ini mendorong orang-orang menjadi ‘keterlaluan’ untuk mendapatkan ruang. Ruang gerak yang menyempit membuat mereka melakukan apa saja bahkan melampaui batas-batas hanya agar suara mereka terdengar dan sebagai bukti eksistensi mereka. Hal ini kemudian menjadi sumber-sumber pertanyaan refleksi bagaimana akhirnya resistensi itu hadir dari hal-hal yang sengaja disunyikan.

Kemudian ini dipertegas oleh Perdana “Pepe” Roswaldy dalam pemaparan bertajuk “Militansi (ber) Pengetahuan”, menjelaskan bahwa hari ini ruang-ruang kerja perawatan pengetahuan jauh dari konseptual yang sebenarnya sangat praktis, orang-orang yang berjibaku luas membicarakan permasalahan-permasalahan pribadi mereka setiap hari. Namun, di lain sisi ini menjadi pemantik pergerakan dari membicarakan kehidupan sehari-hari tentang segala penekanan menjadi sebuah kebiasaan kesadaran kolektif yang secara luas dan bebas membicarakannya wawasan dan keilmuan. Hal ini kemudian menjadi sebuah pergerakan semangat juang tinggi yang kita kenal dengan militansi.  Militansi hadir dengan kerja-kerja intelektual. Pun dalam hal ini, militansi menjadi bentuk konkret dari resistensi.

Kemudian menjadi pertanyaan bersama, sejauh mana kognisi masyarakat mengalami perubahan dari pengalaman langsung ke pengalaman yang dimediasi oleh media sosial dan algoritma, karena hal ini mempengaruhi bagaimana kita merasakan dan membentuk pengetahuan tentang sebuah peristiwa?

Tentu dalam hal ini sebenarnya penekanan kekerasan yang dilakukan membutuhkan audiensi, namun sayangnya media sosial tidak bekerja secara linear dan tuntas. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Beny Kristia dalam pembahasannya yakni ketika narasi media sosial dan algoritma umumnya hanya tersorot pada peristiwa. Berfokus pada resistensi masyarakat di tempat tinggalnya di Malang selama enam tahun terakhir, hingga saat ini, Tragedi Kanjuruhan yang merupakan kasus kekerasan  oleh otoritas negara terhadap warga di sana belum juga menemui titik terang. Isu ini diangkat karena narasi di media sosial umumnya hanya berfokus pada peristiwa Tragedi Kanjuruhan saat itu saja. Informasi mengenai realitas masyarakat pasca-tragedi sangat jarang tersorot, bahkan tidak ada kata selesai. Hal ini menjawab bahwa sorotan dan popularitas media cenderung relatif tak bersolusi, bahkan di hal terjauh ialah memberikan bingkai keliru otoritas negara yang bisa saja berupa penekanan namun diberitakan sebagai bentuk perlindungan. Alhasil, mediasi selalu tidak punya kesepakatan penyelesaian akhir.

Harapan agar kasus kekerasan oleh negara dapat tuntas secara hukum (yuridis) sering kali menemui jalan buntu. Negara cenderung enggan mengakui kesalahan karena posisi mereka yang mengklaim sebagai representasi moral masyarakat. Karena kebuntuan di ranah hukum tersebut, muncul resistensi warga untuk mempertahankan ingatan kolektif. Dalam dinamika ini, terjadi kontestasi perspektif mengenai narasi mana yang akan diakui sebagai “memori resmi” dalam beberapa tahun ke depan. Warga pun terus mencari cara untuk merawat ingatan tersebut agar tidak hilang di bawah tekanan struktur yang lebih besar. Kendati demikian, kekerasan yang dilakukan oleh otoritas negara ini pada akhirnya memicu dampak positif berupa lahirnya kesadaran politis dan massa yang terorganisasi.

Semua resistensi beragam dari yang senyap, militan, gugatan, dan pergerakan, memberikan dampak. Ia menjadi sebuah tandingan dengan otoritas negara. Melalui tulisan, arsip, dan aksi kolektif, memori ini akan terus dirawat. Ketika harapan akan pengakuan bersalah dari negara tidak lagi bisa diandalkan, maka benteng pertahanan terakhir sekaligus tandingan dari sebuah resistensi adalah dengan membangun dan merawat basis memori kolektif tersebut. 

Sesi diskusi berlangsung selama 120 menit bertempat di Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia, Jakarta, dimoderatori oleh Helmi Yusron yang juga sebagai anggota Milisifilem di Forum Lenteng.

When resistance occurs, it does not simply arise out of nowhere; rather, it is rooted in many constructive and structured reasons. This manifests as a collective sense of oppression and unease, which is then conveyed through various mediums—narratives, writing, murals, movements, and public discussions. It is in this context that resistance is no longer merely a spontaneous reaction but transforms into an organized political movement that consciously challenges and reshapes the discourse and collective memory that have long been authoritative, oppressive, and restrictive.

On September 3, 2026, Forum Lenteng hosted ARKIPEL The Damned of the Earth – the 13th Jakarta International Documentary and Experimental Film Festival, which included a program called Forum Festival. This featured Panel 1, a discussion titled “Articulating Resistance,” exploring the process of articulating, organizing, and expressing acts of resistance or challenge against power, injustice, or specific forms of domination—in this context, primarily referring to the state.

Geger Riyanto—a social anthropologist, Perdana “Pepe” Roswaldy—an environmental sociologist, and Beny Kristia—a filmmaker—state that the Articulation of Resistance can be seen in the emergence of various forms of resistance that continue to occur in society to this day.

In his presentation titled “Naming Silent Violence and Questions Regarding Resistance,” Geger Riyanto stated that the current conditions of repression and violence in various aspects are having an alarming impact on social life. This oppressive situation drives people to go “too far” in their quest for space. The narrowing of their freedom of movement compels them to do anything—even crossing boundaries—just so their voices can be heard and to prove their existence. This, in turn, raises reflective questions about how resistance ultimately emerges from things that have been deliberately silenced.

This was further emphasized by Perdana “Pepe” Roswaldy in her presentation titled “Knowledge-Based Militancy,” in which he explained that today’s knowledge-care workspaces are far from purely conceptual—they are, in fact, highly practical spaces where people struggle extensively to discuss their personal issues every day. However, on the other hand, this serves as a catalyst for a movement that shifts the focus from discussing everyday life to fostering a collective consciousness that freely and broadly engages with insights and academic knowledge. This then becomes a movement characterized by a high spirit of struggle—what we recognize as militancy. Militancy manifests through intellectual labor. In this sense, too, militancy takes the form of concrete resistance.

This raises a common question: To what extent has public perception shifted from direct experience to experiences mediated by social media and algorithms, given that this influences how we perceive and form our understanding of certain matters?

Indeed, in this case, exposing the violence committed requires a public audience; unfortunately, social media does not operate in a linear or comprehensive manner. This aligns with what Beny Kristia noted in his analysis—namely, that social media narratives and algorithms generally focus only on specific events. Focusing on the community’s resistance in their hometown of Malang over the past six years, to this day, the Kanjuruhan Tragedy—a case of violence by state authorities against the local residents—has yet to see any resolution. This issue is raised due to how social media narratives generally focus only on the Kanjuruhan Tragedy itself at the time. Information regarding the reality of the community in the aftermath of the tragedy is rarely highlighted, and there is still no sense of closure. This illustrates that media attention and popularity tend to be relatively unproductive in terms of solutions; at worst, they provide a misleading frame of state authority—which may actually involve repression but is reported as a form of protection. Consequently, media coverage consistently fails to reach a definitive resolution.

The hope that cases of state violence will be resolved legally (juridically) often hits a dead end. The state tends to be reluctant to admit fault because of its position as the purported moral representative of society. Due to this legal impasse, citizens are resisting to preserve their collective memory. Amid this dynamic, a contest of perspectives is unfolding over which narrative will be recognized as the “official memory” in the coming years. Citizens continue to seek ways to preserve these memories so they remain intact despite pressure from larger structures. Nevertheless, this violence perpetrated by state authorities has ultimately sparked a positive outcome: the emergence of political awareness and organized mass movements.

All forms of resistance, ranging from silence, militancy, lawsuits, and social movements, have an impact. They serve as a counterforce to state authority. Through writing, archives, and collective action, this memory will continue to be preserved. When expectations of state recognition cannot be relied upon, the last line of defense—and the very foundation of resistance—lies in building and preserving this collective memory. The discussion session lasted 120 minutes and took place at the Center for Japanese Studies at the University of Indonesia in Jakarta. It was moderated by Helmi Yusron, who is also a member of Milisifilem at Forum Lenteng.