“Coastal capture” tidak hanya dipandang sebagai wajah pesisir secara historis, namun terdapat dinamika kompleks yang terus bersinggungan dengan ekonomi, politik, budaya, dan ekologi. Begitu kiranya Zhang Zimu, ahli humaniora lingkungan menutup presentasinya pada Forum Festival dengan tema “Sains Antikolonial: Menantang Diagnosa Dominasi” yang digelar pada hari Jumat, 4 September 2026. Terdapat dua pembicara lainnya pada forum ini yaitu Mahardhika Yudha seorang seniman, penulis, peneliti, dan kurator; juga Adi Atmaja seorang penulis, pengarsip, dan peneliti seni-budaya; yang dimoderatori oleh Rafael Marius seorang seniman, kritikus, dan kurator. Dihadiri sekitar 40 peserta, forum ini dimulai setelah Ashar (15.30) dan ditutup menjelang Magrib (17.45) di Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia.

Zhang Zimu membuka presentasinya melalui kekerasan yang dialami masyarakat pesisir. Dalam konteks masyarakat maritim, laut tidak dipandang sebagai pembelah dan pemisah, namun yang menghubungkan daratan. Kesombongan dominasi darat yang mengesampingkan lautan ditelusuri Zimu melalui tulisan Jennifer L.Gaynor yang berjudul “Intertidal History in Island Southeast Asia: Submerged Genealogy and the Legacy of Coastal Capture (2016)”. Gaynor menjelaskan hubungan kekerabatan dan aliansi dibangun melalui jaringan laut. Malaka dan Bugis misalnya, yang memiliki jejaring dagang luas hingga ke Australia dan wilayah Asia Tenggara; yang juga mengikat tali persaudaraan di daratan terutama dalam sebaran Islam di Nusantara. Pesisir yang terbuka dengan berbagai kebudayaan melalui perdagangan ini menjadi pintu masuk kolonialisme. Kedatangan kolonial inilah yang mengubah kultural dan ruang masyarakat pesisir: kekerasan, selundupan barang kebudayaan, flora-fauna, dan kekuasaan. Tentu masyarakat pesisir cenderung kosmopolit dan terbuka dengan berbagai peradaban yang datang; kekuasaan daratan atas pesisir dan tanah-tanah sekitarnya juga telah ada sebelum kolonial. Tetapi yang membedakan cara kita hidup dari laut, atau yang Zimu sebut sebagai “amfibi”, sadar akan batas-batas yang diambil dari alam sebab kita hidup berdampingan dengannya. Kolonial memandang itu sebaliknya. Rakus dan tidak punya naluri manusia.

Kebiasaan hidup dengan laut dijelaskan Zimu dalam konteks masyarakat pesisir Cina Selatan. Jalur maritim yang ramai dan menjadi arena panas geopolitik ini menjadi sirkulasi penting peradaban sejak dulu hingga sekarang. Salah satu citra pesisir Cina Selatan yang diambil Zimu adalah bajak laut. Pengelana Eropa tidak sedikit yang salah kaprah soal bajak laut. Mereka memandang bajak laut sebagai perusak jalur dagang dan perompak seram, namun tidak memahami hubungannya dengan daratan. Padahal, bajak laut adalah “pengontrol” maritim. Kemunculannya menandai situasi ekonomi-politik yang tidak stabil di daratan. Apabila situasi makmur, mereka menjadi orang laut yang memang hidup dari sana dan berdagang. Tome Pires misalnya menulis pada abad 16 yang menceritakan adanya bajak laut yang naik perahu kecil dan merompak di mana saja namun tunduk pada Kesultanan Malaka dan bermukim di Bintang. Walau status antara bajak laut, orang laut, dan raja kerap bekerja di garis edarnya masing-masing. Eksploitasi pesisir Tiongkok Selatan ditunjukkan Zimu dengan potret mental kekuasaan. Wilayah yang cair atas pasang-surut air laut di sebaran pesisir diklaim sebagai wilayah teritorial untuk melegitimasi kekuasaan daratan. Terlebih, kekayaan yang dibawa kolonial seperti tumbuhan, hewan, dan berbagai barang artefak membuat suatu kawasan menjadi semakin dilihat eksotis dan ingin diburu. Kedatangan yang lain ke tempat itu juga membawa potensi turistik dan memicu ekstraktif lebih lanjut sehingga merampas ruang hidup masyarakat pesisir. 

Panel dilanjutkan oleh Mahardika Yudha yang membuka diskusi dengan berita tentang barang selundupan artefak Papua yang dikembalikan dari Amerika. Sekitar seribu artefak yang dikembalikan itu malah jadi ajang pamer yang membanggakan oleh pemerintah Indonesia. Selundupan barang kebudayaan ini—yang mengandung spirit—menjadi persoalan yang kompleks. Buruan barang eksotis yang merepresentasi keagungan kolonial atas daerah jajahan melalui benda-benda yang dibawa ke Eropa lalu dikoleksi. Ketika suatu benda dikoleksi atau yang kini dikembalikan melalui state-to-state yang juga berujung dikoleksi museum tidak hanya melepas unsur sakral di dalamnya, namun pengetahuan dan identitas suatu masyarakat. Selundupan ilegal yang dibasuh formal ke negara dengan dalih hak benda yang diambil kolonial merupakan omong kosong dan cara halus menghapus praktik kolonial itu sendiri. Lalu bagaimana mengaktivasi pengetahuan di situasi tersebut?

Mambesak. Sebuah grup musik asal Papua yang diinisiasi oleh Arnold AP kerap merekam kembali berbagai musik daerah dan menjadi penghubung pengetahuan leluhur. “Sing to live” atau “sing or die” kemudian menjadi semacam pegangan kuat oleh warga untuk melawan dan mengaktivasi pengetahuan leluhur melalui bernyanyi. Provokasi budaya dan ingatan itu disampaikan Mambesak melalui berbagai medium kebudayaan seperti bunyi, musik, rupa, dan sebagainya. Gerakan kulturalnya terus disampaikan dengan relevansi zaman, misal melalui siaran radio mingguan dengan program “Pelangi Budaya”. Budaya yang berkaitan dengan spirit ini disadari dengan sangat oleh grup Mambesak. Salah satu kerjanya untuk menyambung pengetahuan itu melalui aktivasi museum antropologi yang mengajak warga untuk datang ke museum setiap seminggu sekali sambil bernyanyi. Disitulah Mambesak merawat ingatan dan pengetahuan leluhur ke warga dan mengembalikan identitasnya bersama.

Diskusi kemudian dilanjutkan dengan semangat mengalirkan kembali pengetahuan leluhur yang disumpal institusi ke warga. Melalui pengetahuan suku Kaili mengenai gempa, Adi Atmaja memulai diskusinya. Syair “Kayori” yang mengandung bait-bait mengenai alam dan tanda-tanda bencananya merekam dari berbagai masa untuk memformulasikan dan memperingati generasi mendatang. Pengetahuan bencana alam ini justru tidak diketahui melalui institusional, namun tersebar melalui pengetahuan lokal secara turun temurun. Sebelumnya Atmaja mengajak kita untuk menelusuri jejak asal penyebutan Kaili sebelum adanya penyeragaman nama secara administratif. Sebutan ini mulanya berdasar pada pluralitas lanskap pengetahuan suku Kaili (berdasar cerita rakyat); pertama “Tanasanggamu” (Donggala) yang mulajadi diciptakan dari segenggam tanah yang jadi warisan tanah leluhur, kedua “Surra Mattua-Bauleko (Luwu) Pangeran Bauleko yang menabur tanah di rawa hingga mengering lalu menikahi anak kepala suku, ketiga “Sawerigading” (Lembah Palu/La Galigo) guncangan tanah dari laut. Dalam ketiga cerita itu terdapat pola: penduduk yang bermukim lebih dulu, pendatang yang mempengaruhi, dan kondisi alam. Persoalannya pada akhir abad ke-19, sub-etnik Kaili diseragamkan dengan sebutan “Toraja Barat”. Inilah yang salah satunya membuat ingatan dan pengetahuan leluhur menjadi pudar akibat penelusuran akar yang terpotong.

Pada sesi tanya jawab, moderator bertanya bagaimana proses mengetahui dari dominasi institusional dalam pengetahuan. Mahardika Yudha menceritakan pengalamannya bersama Yoikatra yang kerap mendokumentasikan pengetahuan leluhur sebelum hilang, ia menekankan pada proses merekam, yang terpenting dari cara aktivasi tersebut. Bagi Adi, sains hari ini menuntut kepastian dan keakuratan dan cenderung menjadikan tubuh sebagai subjek pembangunan. Salah satu peserta forum, Fiqri, menanyakan bagaimana kontestasi jalur dagang hari ini dengan pengetahuan bajak laut; mengingat jalur laut Cina Selatan hari ini menjadi perhatian geopolitik yang panas, terutama percepatan ruang pembangunan di era periode pertama Jokowi. Otty menyambung pertanyaan dengan cara Arnold AP yang progresif mencari jalur non formal dari yang formal. Mahardika Yudha menawarkan jawaban dengan mengajak menciptakan jalur bajak laut lain yang saling terkoneksi untuk aktivasi pengetahuan. Diskusi ditutup dengan pertanyaan Manshur Zikri kepada tiga panelis: “Apakah kalian setuju adanya pengetahuan antikolonial, atau akan ada; atau niscaya?”

“Coastal capture” is not merely viewed as the historical face of the coast; rather, it involves complex dynamics that continually intersect with economy, politics, culture, and ecology. This was the conclusion of Zhang Zimu, an environmental humanities scholar, at the end of his presentation at the Festival Forum Panel 5 titled “Anticolonial Science: Challenging the Diagnosis of Domination,” held on Friday, September 4, 2026. There were two other speakers at this forum: Mahardhika Yudha, an artist, writer, researcher, and curator; and Adi Atmaja, a writer, archivist, and arts and culture researcher; with Rafael Marius, an artist, critic, and curator, serving as moderator. Attended by approximately 40 participants, the forum began after Ashar and concluded just before Maghrib at the University of Indonesia’s Center for Japanese Studies.

Zimu began his presentation by discussing the violence experienced by coastal communities. In the context of maritime societies, the sea is not viewed as a divider or separator, but rather as a connector to the mainland. Zimu traced the arrogance of land-based dominance that marginalizes the sea through Jennifer L. Gaynor’s essay titled “Intertidal History in Island Southeast Asia: Submerged Genealogy and the Legacy of Coastal Capture (2016).” Gaynor explains that kinship ties and alliances were forged through maritime networks. The Malaccans and Bugis, for example, maintained extensive trade networks extending as far as Australia and throughout Southeast Asia; these networks also forged bonds of brotherhood on land, particularly in the spread of Islam across the Indonesian archipelago. These coastlines, opened up to diverse cultures through trade, became gateways for colonialism. It was this colonial arrival that transformed the culture and social space of coastal communities: violence, the smuggling of cultural artifacts, flora and fauna, and power. Of course, coastal communities tended to be cosmopolitan and open to various incoming civilizations; inland power over the coast and surrounding lands had also existed before colonialism. But what distinguishes our way of life from the sea—or what Zimu calls “amphibious”—is an awareness of the boundaries drawn by nature, because we live in harmony with it. The colonizers viewed it the opposite way: greedily and without any human instinct.

Zimu describes coastal living in the context of Southern China’s coastal communities. These bustling maritime routes—which have long been a subject of geopolitical tension—have served as vital channels of civilization from ancient times to the present. One image of the South China coast that Zimu highlights is that of pirates. Many European travelers held misconceptions about pirates. They viewed them as disruptors of trade routes and terrifying raiders, yet failed to understand their connection to the mainland. In reality, pirates were the “controllers” of the seas. Their emergence signaled economic and political instability on the mainland. When times were prosperous, they became seafarers who made their living from the sea and engaged in trade. Tome Pires, for example, wrote in the 16th century about pirates who sailed in small boats and plundered wherever they went, yet bowed to the authority of the Sultanate of Malacca and lived in Bintang. Although the roles of pirates, seafarers, and kings frequently intertwined, each operated within their own spheres of influence. Zimu illustrates the exploitation of the South China coast through a mental portrait of power. Territories subject to the ebb and flow of the tides along the coastline were claimed as territorial domains to legitimize the authority of the mainland. Moreover, the resources brought by the colonizers—such as plants, animals, and various artifacts—made a region appear increasingly exotic and desirable. The arrival of others in that area also brought tourism potential and spurred further extractive activities, thereby depriving coastal communities of their living space.

The panel continued with Mahardika Yudha, who opened the discussion with news about smuggled Papuan artifacts that had been returned from the United States. The return of approximately one thousand artifacts has instead become a source of pride for the Indonesian government. The smuggling of these cultural artifacts—which embody a spiritual essence—is a complex issue. The hunt for exotic items, which symbolized colonial dominance over colonized territories through objects brought to Europe and subsequently collected, is at the heart of this matter. When an object is collected—or, as is now the case, returned through state-to-state agreements only to end up in a museum collection—it not only strips away the sacredness within it but also the knowledge and identity of a community. Illegal smuggling that is formally legitimized by a state under claims of Colonial ownership is nonsense and a subtle way of erasing the colonial practice itself. So how can we activate knowledge in such a situation?

Mambesak. A music group from Papua, founded by Arnold AP, frequently records various regional musical pieces and serves as a bridge to ancestral knowledge. “Sing to live” or “sing or die” subsequently become a powerful motto for the community to resist and revitalize ancestral knowledge through song. Mambesak convey this cultural provocation and remembrance through various cultural mediums such as sound, music, visual art, and more. Their cultural movement continues to be conveyed in a way relevant to the times, for example through a weekly radio broadcast featuring the program “Pelangi Budaya.” The Mambesak group is deeply aware of the culture associated with this spirit. One of their initiatives to preserve this knowledge involves revitalizing an anthropological museum, inviting residents to visit the museum once a week while singing. It is there that Mambesak nurtures ancestral memory and knowledge among the residents and helps restore their collective identity.

The discussion then continued with a spirit of passing down ancestral knowledge—which had been suppressed by institutions—back to the community. Adi Atmaja began his discussion by drawing on the Kaili tribe’s knowledge of earthquakes. The “Kayori” poem, which contains verses about nature and the signs of disasters, has been recorded across various eras to document and serve as a warning for future generations. This knowledge of natural disasters is not acquired through institutional channels but is passed down through local knowledge from generation to generation. Earlier, Atmaja invited us to trace the origins of the term “Kaili” before the administrative standardization of names. This term was originally based on the plurality of the Kaili tribe’s landscape-based knowledge (rooted in folklore): first, “Tanasanggamu” (Donggala), which was created from a handful of earth that became the ancestral land inheritance; second, “Surra Mattua-Bauleko” (Luwu), where Prince Bauleko scattered earth in a swamp until it dried up and then married a tribal head’s daughter; and third, “Sawerigading” (Palu Valley/La Galigo), a tremor of the earth from the sea. A common pattern emerges in all three stories: the original inhabitants, the influence of newcomers, and natural conditions. The issue is that by the late 19th century, the Kaili sub-ethnic group was generalized under the term “Western Toraja.” This is one of the factors that has caused ancestral memories and knowledge to fade due to a severed connection to their roots. During the Q&A session, the moderator asked how one identifies institutional dominance in knowledge. Mahardika Yudha shared his experience with Yoikatra, which frequently documents ancestral knowledge before it is lost; he emphasized the process of recording as the most important aspect of this form of activation. For Adi, science today demands certainty and accuracy and tends to treat the body as the subject of development. One forum participant, Fiqri, asked how today’s contestation over trade routes relates to pirate knowledge, given that the South China Sea is currently a heated geopolitical issue—particularly with the accelerated development in Jokowi’s first term. Otty expanded on the question by referencing Arnold AP’s progressive approach of seeking informal pathways alongside formal ones. Mahardika Yudha offered a response by proposing the creation of alternative, interconnected “pirate routes” to activate knowledge. The discussion concluded with a question from Manshur Zikri to the three panelists: “Do you agree that anti-colonial knowledge exists, or will exist; or is it inevitable?”