ARKIPEL

Ketika saya bekerja sebagai staf keuangan di sebuah perusahaan beberapa tahun lalu, saya kerap menyaksikan peristiwa tidak seimbang antara karyawan biasa dengan mereka yang punya wewenang dalam kebijakan. Ketika mengajukan reimbursement untuk kas kecil dan penggantian biaya dokter serta membeli obat, untuk memperoleh hak mereka yang jumlahnya tidak seberapa tersebut, mereka harus memberikan bukti-bukti transaksi yang detail. Jika ada satu hal yang kurang, misalnya tanpa cap stempel atau lupa tanda tangan, maka pencairan uang akan tertunda sampai mereka melengkapinya. Sementara di posisi atas, mereka dengan mudah mengajukan transaksi “titipan direksi” dengan hanya selembar kertas dan cek bertuliskan nominal ratusan juta rupiah, entah untuk keperluan bisnis, entertaining client, atau kebutuhan sendiri sebagai anggota keluarga sang pemilik perusahaan. Tidak ada gugatan setelahnya seperti bon penggantian kas kecil. Yang penting di akhir periode, seluruh angka harus bertemu di satu titik: neraca yang balance.

Saya kemudian mempelajari, keseimbangan dalam akuntansi yang harus ditampilkan demi laporan keuangan yang sehat berisi pos-pos yang tidak adil. Jumlah harta dengan kewajiban ditambah modal memang sama, tetapi relasi kuasa yang menghasilkan angka-angka itu sama sekali tidak. Sebagian orang mesti mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang mereka gunakan, sementara sebagian lain memperoleh ruang yang luas untuk mengelola jumlah yang jauh lebih besar karena otoritas yang mereka miliki. Di sinilah kritik Tony Tinker menjadi relevan. Menurutnya, akuntansi bukan hanya alat untuk mencatat aktivitas ekonomi, tapi juga instrumen yang melanggengkan hubungan kekuasaan dalam organisasi (81). Objektivitasnya sering kali menutupi fakta bahwa aturan, prosedur, dan standar selalu lahir dari kepentingan-kepentingan. Apa yang disebut sebagai akuntabilitas tidak melekat setara kepada setiap individu.

Pertanyaan tentang keseimbangan itu lalu muncul kembali ketika saya membaca laporan pemerintah yang selalu memberikan angka rata-rata terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Belum lama ini, melalui laman resminya, kementerian keuangan mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61% pada triwulan I tahun 2026. Angka tersebut dianggap mencerminkan kebijakan pemerintah yang berhasil menjaga momentum ekonomi. Namun, the average is a lonely number. Ada ketimpangan-ketimpangan yang tidak tersiar dari angka optimis kesepian tersebut. Alih-alih menerima dan merasa aman dengan kabar pemerintah itu, berkaca pada apa yang kita alami dalam keseharian, terutama berkaitan dengan pos-pos pendapatan dan pengeluaran, ada hal-hal penting yang patut kita pertanyakan: siapa yang menikmati hasil pertumbuhan tersebut? Apakah pertumbuhan itu juga meningkatkan kesejahteraan buruh, guru, petani, seniman, pekerja informal, dan kelompok berpendapatan rendah, atau justru lebih banyak dinikmati oleh sektor-sektor tertentu? Pertumbuhan rata-rata menyembunyikan ketimpangan distribusi pendapatan. Sebuah artikel di Oxfam menyebutkan, kekayaan empat orang di Indonesia setara dengan penghasilan seratus juta rakyat di negeri ini. Dengan demikian, pemerintah menyatukan nasib jelata dengan borjuis kakap dalam satu indikator sebagai instrumen legitimasi politik.

Situasi tersebut mengingatkan pada kritik Samir Amin (1976), ekonom Afrika kelahiran Mesir yang mengembangkan teori unequal development. Menurutnya, pembangunan di negara-negara pasca-kolonial tidak pernah terjadi secara merata. Pertumbuhan ekonomi memang tercipta, tetapi laba yang dihasilkannya lebih banyak mengalir kepada kelompok yang terhubung dengan kapital global (138). Negara dapat membanggakan angka pertumbuhan, tetapi di baliknya, ketimpangan terus melebar karena angka rata-rata tidak pernah didistribusikan secara setara.

Pandangan Amin sejalan dengan apa yang diungkapkan Frantz Fanon dalam The Wretched of the Earth (1961). Dia menggambarkan dunia kolonial yang dipisahkan ke dalam kompartemen penjajah yang penuh kemewahan dan kompartemen pribumi yang didera kekurangan. Setelah kemerdekaan, Fanon melihat bahwa struktur tersebut tidak runtuh. Borjuasi nasional mengganti posisi kolonialis dengan tidak mengubah fondasi ekonominya. Mereka meneruskan sistem yang sama, menikmati hasil akumulasi modal sementara sebagian besar rakyat tetap hidup dalam keterbatasan. Kehadiran kelas borjuasi bukan mengurangi ketimpangan, tetapi justru memperlebarnya.

Orasi Fanon dalam buku terakhirnya tersebut menggema dalam pemikiran Thomas Piketty (2020). Dia menunjukkan bahwa kemakmuran negeri kolonial seperti Prancis tidak bisa dilepaskan dari ekstraksi kekayaan dari negara yang dijajah. Bahkan setelah kemerdekaan, hubungan tersebut tetap dipertahankan keseimbangannya melalui perdagangan, investasi, utang, dan berbagai institusi ekonomi yang lebih menguntungkan negara penjajah (203). Dalam konteks Afrika Barat, kritik terhadap sistem CFA Franc yang disampaikan ekonom Senegal, Ndongo Samba Sylla dan Fanny Pigeaud, memperlihatkan bagaimana kolonialisme dapat terus hidup melalui mekanisme moneter. Mata uang tersebut membatasi kebijakan finansial negara-negara Afrika Barat dan membuat Prancis mempertahankan pengaruh ekonominya (21).

Seluruh peristiwa dan pembacaan tersebut menemukan bentuk visualnya dalam Touki Bouki (1973) karya Djibril Diop Mambéty. Film ini lahir di tengah perubahan besar yang sedang dialami Senegal, dalam hal ini Dakar. Kekeringan Sahel pada awal 1970-an memukul sektor pertanian dan mendorong gelombang urbanisasi menuju ibu kota. Dakar tumbuh mengejar modernitas, tetapi tidak diikuti pemerataan akses terhadap pekerjaan, perumahan, bahkan air bersih. Kota ini menjadi ruang tempat kemajuan dan kemiskinan berdiri berdampingan, layaknya dualisme yang digambarkan Fanon. Mambéty tidak menjelaskan kondisi tersebut melalui narasi verbal. Ia membiarkan kamera mengamati Dakar sebagaimana adanya. Dengan mengambil gambar langsung di jalan-jalan kota yang hingar bingar dengan pawai, pelabuhan, pasar, kawasan elite, dan permukiman rakyat, Touki Bouki menjelma menjadi neraca visual mengenai wajah Senegal pascakolonial yang tidak berpedoman pada konsep keseimbangan akuntansi barat.

Salah satu simbol ketimpangan yang ditampilkan Mambéty dalam film ini adalah air. Laut membentang yang ditampilkan berkali-kali ketika Mory dan Anta memadu kasih dan membicarakan impian mereka menuju Prancis adalah batas antara kenyataan yang mereka alami dengan keseimbangan yang mereka harapkan. Berabad lamanya, jalur air inilah yang menghubungkan Afrika dengan pusat imperialisme Prancis, membawa budak, hasil bumi, dan berbagai komoditas menuju Eropa. Dalam Touki Bouki, arus itu menjadi komoditas mimpi bagi Mory dan Anta, yang bertekad menuju episentrum kapitalisme dengan berbagai cara yang kemakmurannya dibangun dari eksploitasi tanah mereka sendiri. Laut menjadi neraca geografis yang membelah siapa yang memiliki kebebasan bergerak dan mereka yang terus menatap dari kejauhan. 

Lalu Mambéty menunjukkan kita bentuk ketimpangan yang lebih dekat: air sebagai kebutuhan hidup. Dalam salah satu adegan, ketika Anta berangkat menuju kampusnya, ia melewati begitu banyak perempuan yang mencuci pakaian dengan wadah-wadah yang menampung air dengan volume terbatas. Setiap tetes mereka peras dengan hati-hati. Pada adegan lain, anak-anak dan perempuan dewasa mengangkat ember-ember air di atas kepala mereka, berjalan melintasi tanah Dakar yang penuh debu. Tubuh mereka menjadi infrastruktur distribusi air, menggantikan negara yang tidak hadir melalui pipa-pipa air bersih. Setelah itu, tampak antrean panjang warga yang menunggu distribusi air bersih yang tidak mengalir bebas. Seorang petugas mengatur giliran. Antrean berubah menjadi pertengkaran bahkan perkelahian lantaran air bersih menjadi komoditas yang mengalami scarcity (kelangkaan).

Sementara di lokasi yang berbeda, ketika Mory dan Anta mengunjungi kawasan elite, mereka menyaksikan kolam renang yang luas dan bebas dipergunakan sang pemilik dan teman-temannya. Tidak ada antrean, tidak ada perebutan, tidak ada petugas yang mengatur distribusi. Mereka tinggal menceburkan tubuh mereka berkali-kali. Air hadir dalam jumlah berlimpah sebagai simbol kemewahan, sangat kontras dengan lingkungan keseharian dua karakter utama. Persoalan air semakin menganga lantaran air ternyata didistribusikan secara tidak seimbang.

Touki Bouki bukan sekadar kisah cinta atau mimpi menuju Paris. Film ini adalah pembukuan visual mengenai ketimpangan pascakolonial. Jika laporan pemerintah dapat menyembunyikan ketimpangan melalui rata-rata pertumbuhan ekonomi, maka Mambéty mengganti angka dengan gambar bergerak. Visual-visual yang disajikan Mambéty mewakili pos-pos dalam sebuah neraca berbeda yang menunjukkan ketidakseimbangan sebagai laporan akhirnya.

Sementara itu, Mascon: A Massive Concentration of Black Experiential Energy (2024) karya The Otolith Group yang disusun layaknya mosaik dari potongan-potongan film karya Ousmane Sembène dan Djibril Diop Mambéty menjelma menjadi analisa rasio untuk pos-pos tidak seimbang di dalam neraca visual yang disajikan Touki Bouki khususnya, dan lebih luas lagi analisa bagi 19 film dua sutradara ini dari 1963 sampai 2004. Begitu berjubel perbandingan dan ketimpangan yang dipotong dan dihadirkan kembali di dalam film esai berdurasi 35 menit ini yang sejalan dengan jenis-jenis analisa rasio seputar kebutuhan jangka pendek, uang yang beredar, kekayaan yang tampak, sumber daya tersedia, kehidupan ditopang ketergantungan, pemilik modal vs penanggung beban, aset vs pendapatan, hak yang ditagih, siapa yang mendapat return dari modal, ekstraksi tenaga kerja, dan sebagainya.

Berbicara tentang air, film ini berkali-kali menggunakan lautan pada beberapa transisi yang tidak hanya berlaku sebagai motif visual dalam pergerakan antar-fragmen, tapi juga menghubungkan sekaligus memisahkan Afrika dari dunia kolonialnya, terutama Prancis. Selain itu, laut juga menggema dalam suara yang mengiri potongan mosaik, bergantian dengan deru mesin yang menunjukkan transformasi Afrika dari jalan tanah berdebu menjadi jalan beraspal. Hingga menuju akhir film saya sulit membedakan, itu suara laut atau suara mesin? Pertukaran identitas sonik itu seolah menggambarkan modernitas yang dibanggakan dunia kolonial namun menutupi ketimpangan yang mereka pelihara, seperti halnya kas kecil dan titipan direksi yang bersembunyi di dalam angka akhir neraca yang balance.

Dengan demikian, Mascon bukan sekadar karya yang ditempatkan setelah Touki Bouki, tetapi juga analisis yang mengonfirmasi kembali persoalan yang telah dibuka oleh Mambéty (dan Sembène), di antaranya ketidakseimbangan ekonomi dan sosial dalam masyarakat Afrika pascakolonial. Jika Touki Bouki memperlihatkan kesenjangan tersebut melalui pos-pos visual berupa kelangkaan dan kelimpahan, kebutuhan dan kemewahan, modernitas dan keterbatasan ekonomi, serta dunia pribumi dan dunia kolonial, Mascon memperluas pembacaannya dengan menelusuri struktur tersebut dan mengingatkan kembali situasi yang sama di berbagai belahan negeri terjajah, lalu menyajikannya di dalam laporan neraca yang tidak pernah seimbang dan analisa yang tidak pernah menguntungkan.

Referensi:

Amin, Samir. Unequal Development: An Essay on the Social Formations of Peripheral Capitalism. Monthly Review Press, 1976.

Fanon, Frantz. The Wretched of the Earth. Translated by Constance Farrington, Grove Press, 1963.

Gibson, Leni. Towards a More Equal Indonesia: How the Government Can Take Action to Close the Gap between the Richest and the Rest. Oxfam, 2017.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Perkembangan Ekonomi Domestik: Perekonomian Indonesia Triwulan I 2026 Tumbuh Kuat. Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, 2026.

Pigeaud, Fanny, and Ndongo Samba Sylla. Africa’s Last Colonial Currency: The CFA Franc Story. Pluto Press, 2021.

Piketty, Thomas. Capital and Ideology. Translated by Arthur Goldhammer, The Belknap Press of Harvard University Press, 2020.

Tinker, Tony. Paper Prophets: A Social Critique of Accounting. Praeger, 1985.

When I worked as a finance staff at a company a few years ago, I often witnessed an imbalance between regular employees and those with decision-making authority. When submitting claims for petty cash reimbursement, medical expenses, or prescriptions, employees had to provide detailed transaction receipts just to qualify for small reimbursements. Any missing information, such as stamps or signatures, would delay payment until the documents were complete. In contrast, those in upper management could easily submit Titipan Direksi (Due from Directors / Directors’ Withdrawals) with just a single sheet of paper and a check for hundreds of millions of rupiah—whether for business purposes, entertaining clients, or personal needs as family members of the company’s owner. There were no subsequent requests for receipts like those required for petty cash reimbursements. The only thing that mattered was that, at the end of the period, all the numbers came together at a single point: a balanced balance sheet.

Later, I learned that the balance in accounting—which must be presented to achieve proper financial statements—contains unfair elements. Though the sum of assets and liabilities plus equity is indeed equal, the power dynamics that produce those numbers completely differ. Some people must be accountable for every rupiah they spend, while others are granted broad authority to manage a much greater amount due to the power they hold. Here, Tony Tinker’s critique becomes relevant. He argues that accounting is not merely a tool for recording economic activity, but also an instrument that preserves power dynamics within organizations (81). Its objectivity often masks the fact that rules, procedures, and standards are always shaped by certain interests. This so-called accountability is not equally applied to every individual.

The question of balance then resurfaced when I read government reports that consistently present average figures on Indonesia’s economic development. Not long ago, through its official website, the Ministry of Finance announced that Indonesia’s economic growth stood at 5.61% in the first quarter of 2026. This figure seemed to reflect the government’s successful policy in maintaining economic momentum. However, the average is a lonely number. There are disparities that go unreported behind this solitary, optimistic figure. Rather than simply accepting this news and feeling safe, reflecting on what we experience in our daily lives—especially regarding our income and expenses—there are important questions we should ask: Who is benefiting from this growth? Does this growth also improve the well-being of workers, teachers, farmers, artists, informal-sector workers, and low-income groups, or is it primarily beneficial to certain sectors? Average growth figures conceal income distribution disparities. An article by Oxfam notes that the wealth of four individuals in Indonesia is equivalent to the combined income of 100 million people in this country. Thus, the government combines the welfare of the common people with high-end bourgeoisie under a single indicator as a tool for political legitimacy.

This situation brings to mind the critique by Samir Amin (1976), an Egyptian-born African economist who pioneered the theory of unequal development. According to him, development in postcolonial countries has never occurred evenly. Economic growth has indeed been achieved, but the profits it generates flow primarily to elite groups connected to global capital (138). The country may boast about its growth figures, but behind the scenes, inequality continues to widen because the average figures are never distributed equitably.

Amin’s perspective aligns with Frantz Fanon’s views in The Wretched of the Earth (1961). He describes a colonial world divided into a compartment of the colonizers who lived in luxury and a compartment of the natives suffering in poverty. After independence, Fanon saw that this structure did not collapse. The national bourgeoisie replaced the colonialists without changing the economic foundation. They continued the same system, enjoying the proceeds of capital accumulation while the majority of the people continued to live in hardship. The presence of the bourgeoisie did not reduce inequality; instead, they widened it.

Fanon’s statement in his final book resonates in the work of Thomas Piketty (2020). He demonstrates that the prosperity of colonial powers such as France cannot be separated from the extraction of wealth from Africa. Even after independence, the balance of this relationship was maintained through trade, investment, debt, and various economic institutions that primarily benefited the colonizing nations (203). In the context of West Africa, the critique of the CFA franc system expressed by Senegalese economist Ndongo Samba Sylla and Fanny Pigeaud illustrate how colonialism can persist through monetary mechanisms. This currency restricts the financial policies of West African nations and allows France to maintain its economic influence (21).

Those events and interpretations found their visual representations in Touki Bouki (1973) by Djibril Diop Mambéty. The film emerged amid the major changes that Senegal—and specifically Dakar—was undergoing. The Sahel drought of the early 1970s devastated the agricultural sector and caused a wave of urbanization toward Dakar. The city grew in pursuit of modernity, but this was not accompanied by equitable access to jobs, housing, or even clean water. Dakar became a space where progress and poverty coexisted side by side, reminiscent of the dualism described by Fanon. Mambéty does not explain these conditions through verbal narration. Instead, he lets the camera observe Dakar as it is. By filming directly on the city’s bustling streets—filled with parades, the harbor, markets, elite neighborhoods, and working-class communities—Touki Bouki transforms into a visual balance sheet of postcolonial Senegal that does not adhere to Western concepts of balanced accounting.

One of the symbols of inequality that Mambéty portrays in this film is water. The vast ocean, shown repeatedly as Mory and Anta make love and discuss their dreams of leaving for France, represents the boundary between the reality they experience and the balanced life they hope for. Over the centuries, the sea routes have connected Africa to the center of French imperialism, transporting slaves, agricultural products, and various commodities to Europe. In Touki Bouki, they become a commodity of dreams for Mory and Anta, who are determined to reach the heart of capitalism—a prosperity built on the exploitation of their own land. The sea serves as a geographical boundary between those who have the freedom to move and those who can only gaze from afar.

Then Mambéty shows us a form of inequality that hits even closer—water as a basic necessity. In one scene, as Anta heads to her campus, she passes countless women washing clothes using buckets that are filled with only limited amounts of water. They carefully squeeze out every drop. In another scene, children and women carry buckets of water on their heads, walking across the dusty streets of Dakar. Their bodies become the water distribution infrastructure, replacing the state’s absence of clean water pipes. After that, we see a long line of people waiting for clean water that does not flow freely. An official manages the queue. The line turns into arguments and even fights because clean water has become a scarce commodity.

Meanwhile, in a different location, when Mory and Anta visit an elite neighborhood, they witness a spacious swimming pool that the owner and his friends are free to use. There are no lines, no fights over access, and no staff regulating usage. They simply jump in again and again. Water is present in abundance as a symbol of luxury, standing in stark contrast to the everyday surroundings of the two main characters. The water issue becomes even more glaring because it turns out that water is distributed unevenly.

Touki Bouki is not simply a love story or a dream of going to Paris. This film is a visual account of postcolonial inequality. If government reports can conceal inequality through average economic growth figures, then Mambéty replaces those numbers with moving images. The visuals provided by Mambéty represent accounts in a different balance sheet that reveals this imbalance as its final report.

Meanwhile, Mascon: A Massive Concentration of Black Experiential Energy (2024) by The Otolith Group—composed like a mosaic of film clips by Ousmane Sembène and Djibril Diop Mambéty—transforms into a Ratio Analysis of the imbalances within the visual structure presented in Touki Bouki in particular, and more broadly, an analysis of the 19 films by these two directors from 1963 to 2004. The comparisons and disparities—cut and re-presented in this 35-minute film essay—are so abundant that they align with various types of Ratio Analysis concerning short-term needs, money in circulation, visible wealth, available resources, lives sustained by dependency, capital owners versus those bearing the burden, assets versus income, demanded rights, those who receive returns on capital, labor extraction, and so on.

In terms of water, this film repeatedly uses the ocean in several transitions that not only serve as a visual motif in the movement between fragments but also simultaneously connect and separate Africa from its colonial world—particularly France. Furthermore, the ocean also echoes in the sounds accompanying the fragmented mosaic scenes, alternating with the roar of engines that signify Africa’s transformation from dusty dirt roads to paved streets. As the film neared its end, I found it difficult to tell whether it was the sound of the ocean or the sound of engines. This sonic exchange seems to illustrate the modernity that the colonial world boasted about, despite the inequalities it perpetuated—much like petty cash and Titipan Direksi hidden within the final figures of a balanced balance sheet.

Therefore, Mascon is not only a work that comes after Touki Bouki, but also an analysis that reaffirms the issues raised by Mambéty (and Sembène), including economic and social imbalances in postcolonial African societies. While Touki Bouki illustrates these disparities through visual motifs such as scarcity and abundance, necessity and luxury, modernity and economic constraints, as well as the indigenous world and the colonial world, Mascon expands this interpretation by tracing these structures and recalling similar situations across various parts of colonized nations, and presenting them in a balance sheet that is never balanced and analysis that is never profitable.

References:

Amin, Samir. Unequal Development: An Essay on the Social Formations of Peripheral Capitalism. Monthly Review Press, 1976.

Fanon, Frantz. The Wretched of the Earth. Translated by Constance Farrington, Grove Press, 1963.

Gibson, Leni. Towards a More Equal Indonesia: How the Government Can Take Action to Close the Gap between the Richest and the Rest. Oxfam, 2017.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Perkembangan Ekonomi Domestik: Perekonomian Indonesia Triwulan I 2026 Tumbuh Kuat. Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, 2026.

Pigeaud, Fanny, and Ndongo Samba Sylla. Africa’s Last Colonial Currency: The CFA Franc Story. Pluto Press, 2021.

Piketty, Thomas. Capital and Ideology. Translated by Arthur Goldhammer, The Belknap Press of Harvard University Press, 2020.

Tinker, Tony. Paper Prophets: A Social Critique of Accounting. Praeger, 1985.